RAKYATMERAHPUTIH – Penolakan delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Bengkulu terhadap pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-X mencerminkan kegelisahan kader di tingkat daerah. Mereka mengaku berada dalam posisi sulit akibat konflik dan perbedaan sikap di tingkat pusat.
Juru bicara delapan DPC, Fepi Suhari, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut membuat pengurus di daerah kebingungan dalam menentukan sikap. Di satu sisi, mereka wajib patuh terhadap kebijakan partai. Di sisi lain, muncul persoalan administrasi yang belum jelas.
“Kami seperti dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat. Ini situasi yang tidak nyaman bagi kader di daerah,” ujarnya.
Menurut Fepi, sebagai organ partai, DPC memiliki kewajiban untuk tunduk pada AD/ART dan Peraturan Organisasi. Namun hingga kini, mereka belum mendapatkan kejelasan mengenai AD/ART hasil Muktamar X yang telah disahkan pemerintah.
Selain itu, belum adanya penyempurnaan struktur organisasi di tingkat pusat juga menambah kebingungan. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada legitimasi kebijakan yang diturunkan ke daerah.
Fepi menegaskan bahwa delapan DPC yang menolak Musprov tidak bermaksud melawan pimpinan pusat. Mereka justru ingin menjaga marwah dan ketertiban organisasi agar berjalan sesuai aturan hukum.
“Kami tetap loyal kepada PPP sebagai partai. Bukan kepada individu atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa delapan DPC hanya akan mengakui Muswil atau Musprov apabila diperintahkan secara bersama-sama oleh ketua umum dan sekretaris jenderal. Menurut mereka, hal tersebut penting untuk memastikan administrasi partai berjalan sah dan patut.
Lebih jauh, DPC PPP Bengkulu meminta elit partai di tingkat pusat untuk menurunkan tensi konflik dan menghadirkan suasana yang lebih sejuk. Perselisihan internal dikhawatirkan akan merugikan partai secara keseluruhan, terutama menjelang agenda politik mendatang.
“Kami ingin PPP tetap guyup, solid, dan fokus pada perjuangan partai, bukan terjebak konflik internal,” kata Fepi.
Meski Musprov X PPP Bengkulu telah digelar dan menghasilkan formatur, para DPC berharap masih ada ruang dialog untuk menyatukan kembali pandangan. Mereka menilai rekonsiliasi internal menjadi langkah penting agar roda organisasi berjalan normal.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan partai politik tidak hanya terletak pada keputusan pusat, tetapi juga pada kepercayaan dan kenyamanan kader di daerah. Tanpa komunikasi yang baik, perbedaan pandangan berpotensi melebar dan mengganggu stabilitas organisasi.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
